Partai Dakwah dalam Demokrasi dan Lingkaran Kekuasaan
Rabu, 11 April 07 - oleh : Redaksi

PKS-Kab.Bekasi OnLine : Salah satu masalah paling mendasar dari bangsa ini adalah terpuruknya moralitas yang melingkupi hampir setiap sisi kehidupan bermasyarakat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang April ini merayakan Milad ke-9, telah ikut hadir di tengah problem bangsa itu untuk berupaya menjadi solusi.

Perlu langkah sabar, tekun, dan gradual untuk membenahi kondisi bangsa ini. "Kita tidak yakin akan ada perubahan secara cepat dan revolusioner. Perubahan hanya bisa secara gradual. Tapi kita harus belajar dengan cepat. Dengan begitu, kami optimistis, perubahan yang kita dambakan akan terwujud," kata Presiden PKS, Tifatul Sembiring, ketika dihubungi di Jakarta, Senin (9/4).

Dijelaskan Tifatul, PKS bangkit dari sebuah gerakan dakwah yang mengusung semangat amar ma'ruf nahyi munkar. Lalu bergerak di tataran demokrasi -- dengan nama awal Partai Keadilan (PK) -- yang populer di kalangan mahasiswa dan cendekiawan muda Muslim.

Amar ma'ruf, menurut Tifatul, dijabarkan PKS dalam upaya mengoptimalkan potensi positif bangsa. Sementara nahyi munkar adalah meminimalisasi potensi dan fenomena negatif.

Lantas PKS terlibat dalam pemerintahan saat ini sebagai imbas dari dukungan pada pasangan Yudhoyono-Kalla yang memenangkan Pilpres 2004. Jadilah PKS kini bergerak di luar dan di dalam lingkaran kekuasaan.

"Ini menjadi tahapan baru dalam perjuangan melakukan perubahan. Kita masuk dan terlibat dalam lembaga penyelenggara negara," jelas Tifatul, sambil berjanji PKS tidak akan kehilangan daya kritisnya kendati masuk dalam koalisi utama pendukung pemerintah.

Di dalam lingkaran kekuasan PKS berusaha untuk mendorong terjadinya perubahan di internal suatu lembaga, termasuk pemerintah daerah. "Alhamdulillah, sejauh ini kami melihat relatif sudah ada perubahan secara moral di lembaga-lembaga itu, walaupun jika dibilang puas, ya tentu belum puas," katanya.

Oleh sebab itu, PKS akan berupaya terus agar yang sudah dicapai dapat ditingkatkan. Namun disadarinya, langkah menuju perubahan yang positif tersebut harus didukung oleh segenap komponen bangsa.

PKS juga melihat, perlu ada perbaikan mendasar di bidang perekonomian, terutama sektor riil dan pertanian. "Kami mendesak supaya pemerintah mengambil langkah dan kebijakan yang progresif di bidang ini," tegas Tifatul.

Demikian juga di lembaga legislatif. Melalui 45 anggota Fraksi PKS di Senayan, diharapkan untuk mengusung tekad 'bersih dan peduli' (clean and care). Maka dari itu, kepada anggota fraksi, DPP PKS meminta terus memperjuangkan aspirasi rakyat dan tidak menerima pemberian apapun dari mitra kerja.

"Seperti pada waktu masalah impor beras, anggota fraksi kita mengadakan penelaahan mendalam. Ketika ditemukan indikasi penyelewengan, langsung dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Nah, hal-hal semacam ini yang akan tyerus kita lakukan," tutur Tifatul.

Di lembaga yudikatif, PKS belum memiliki kader. Namun, itu tak mengendorkan semangatnya mendorong penyelenggara negara untuk mengedepankan aspek penegakan hukum yang adil.

Terkait tantangan ke depan, Tifatul melihat bahwa bangsa ini masih kental dengan mental status quo. Persoalan inilah yang kerap menjadi ganjalan untuk memberantas penyakit kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

"Mereka punya kerjasama yang kuat sekali. Tapi kita jangan menyerah dan tetap berpegang pada koridor hukum serta aturan yang berlaku," tandas Tifatul.

Sumber : Republika

  kirim ke teman |   versi cetak

Tidak ada komentar tentang artikel ini.

Formulir Komentar | Aturan >>